Sekolah, Buat Apa ?

Posted: Agustus 30, 2010 in Pendidikan
Tag:, ,

Negara tidak bertanggung jawab penuh kepada rakyat untuk menyediakan pendidikan yang dapat diperoleh semua lapisan , termasuk pendidikan tinggi . Pemerintah cenderung diskriminatif dalam pendistribusian pendidikan tinggi yang berkualitas.

Pendidikan tinggi yang berkualitas hanya diperoleh warga negara yang mampu secara materi, sedangkan warga negara yang kurang mampu hanya bisa merasakan pendidikan dasar, Ada beberapa faktor yang menjadi kelemahan negara :

1.Konstitusi negara yang tidak menjamin
Dari pengalaman Jepang , seharusnya Indonesia banyak belajar , lihat konstitusi jepang yang mengatur tentang pendidikan, pasal 26 UUD 1946 Jepang yang berbunyi : ” Semua rakyat mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang setara sesuai dengan kemampuan mereka , sebagaimana yang disediakan oleh undang-undang. Diwajibkan kepada rakyat yang mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan yang berada dibawah perlindungannya agar mereka memperoleh pendidikan yang umum sebagai mana yang disediakan oleh undang-undang , pendidikan wajib demikian adalah cuma-cuma.
Kutipan diatas , menunjukkan Jepang memprioritaskan pendidikan untuk dapat diperoleh semua lapisan masyrakat dengan cuma-cuma, berbeda dengan konstitusi Indonesia, pemerintah hanya sebatas mengupayakan menyediakan pendidikan, pemerintah tidak menjamin rakyat dapat memperoleh pendidikan, karena pendidikan tidak diberikan gratis maka rakyat yang untuk makan saja tidak mampu , tidak mungkin memperoleh pendidikan .

2.Anggaran Pendidikan Yang Rendah
Kecilnya alokasi biaya pendidikan dalam APBN menunjukkan rendahnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan , pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan kesejahteraan rakyatnya , salah satunya dengan memproritaskan pendidikan , kenyataannya nya pemerintah lebih mengutamakan kepentingan sekolompok golongan , berapa besar aloksi dana untuk pembayaran hutang pengusaha swasta , belum lagi biaya tunjangan kesejahteraan anggota DPR , yang seharusnya tidak perlu .
Rencana DPR untuk meningkatkan anggaran pendidikan sampai 20 % pada agustus 2001 yang lalu , Tidak akan mampu untuk memberikan pendidikan yang berkualitas untuk semua lapisan masyarakat , Jika kita bandingkan dengan besarnya dana yang dikelola oleh Los Angeles Unified School District (LA USD) yang besarnya sekitar Rp.30 Trillyun ( 40% lebih besar dari APBN Indonesia untuk 2001) , maka alokasi subsidi dana 20 % dari APBN bukanlah angka yang luar bisa, jika dikaitkan dengan peningkatan SDM melalui pendidikan.
Hal yang dilematis, pemerintah malah memotong subsidi pendidikan, sebagai bagian kesepakatan dengan IMF untuk mengurangi subsidi pendidikan, akibatnya pendidikan menjadi produk yang mahal. Rakyat semakin tidak mungkin untuk memperoleh pendidikan , terlebih pendidikan tinggi , diakibatkan pengurangan subsidi baik BBM dll , biaya keperluan hidup naik secara drastis , sehingga pilihan untuk pendidikan menjadi berkurang , karena untuk bertahan hidup saja sudah berat.

3.Sistem birokrasi yang menindas
Kebobrokan moralitas aparat pemerintah sudah menjadi rahasia umum , praktek-praktek korupsi , kolusi dan nepotisme sangat kental mewarnai pemerintahan Indonesia . Selama pemerintah tidak melakukan restrukturisasi secara mendasar maka alokasi dana sebesar apapun untuk sektor pendidikan tetap tidak akan menghasilkan perubahan yang signifikan

Pendidikan tinggi, industri ?
Kebijakan pemerintah memotong subsidi pendidikan , memaksa perguruan tinggi melakukan derap langkah industrialisasi. Prinsip Industrialisasi secara umum adalah menerapkan penggunaan rasio dan teknologi dalam berproduksi dalam rangka meningkatkan produktivitas , kualitas dan kuantitas dan pengejaran terhadap profit yang setinggi-tingginya . Prinsip industrialisasi mengakibatkan institusi pendidikan melakukan strategi Pendidikan Cepat Saji, strategi �Pendidikan Study Cepat Saji � ini secara kuantitatif sangat efektif namun tidak efesien jika ditinjau dari segi kualitas , fenomena ini oleh Heru Nugroho di sebut dengan McDonalisasi Pendidikan Tinggi , Konsep dari George Ritzer (1996) dapat digunakan untuk memahami kondisi pendidikan tinggi Indonesia sekarang ini :

Pertama : Kecenderungan system evaluasi pendidikan hanya dilihat dari segi kuantitatif saja . Semakin banyak lulusan dari institusi pendidikan maka institusi tersebut dianggap sukses dalam mengelola pendidikan.Bahkan tinggi rendahnya prestasi mahasiswa diukur hanya dengan indeks prestasi (IP) yang memiliki skala dari 1 sampai 4. Dalam praktek, tinggi nya IP seorang mahasiswa tidak selalu berkorelasi positif dengan kemampuan akademiknya. Hal ini diakibatkan institusi pendidikan bertindak seperti �kapal pukat harimau � yang menjaring semua ikan , mulai yang terbesar sampai yang terkecil bahkan telur-telur ikan juga ikut dijaring, akibatnya sarjana-sarjana yang diluluskan pun cendrung premature dan gagap untuk beradaptasi dengan realitas hidup.

Kedua : Akan terjadinya efesiensi untuk program-program study yang non profit . Program study yang didorong dan difasilitasi adalah program study yang making profit , seperti program study aplikatif teknik, kedokteran, ekonomi , psikologi dan sebagainya , sedangkan program study yang non profit seperti filsafat , sastra, budaya dan ilmu-ilmu kritik sosial, walaupun memberikan kontribusi kepada permasalahan kemanusiaan, terancam ditutup karena alasan efesiensi. Kondisi ini dengan sendirinya akan mematikan komunitas kritis yang ada dalam masyarakat kampus.

Ketiga : Prinsip keterprediksian dalam produksi dilakukan dengan mengaitkan antara kurikulum dan manfaat lulusan dalam pasar kerja, artinya kurikulum disusun dengan orientasi pemenuhan kebutuhan pasar, akibatnya pendidikan lebih diarahkan pada kemampuan menyosong pasar kerja ( globalisasi) .Ironisnya , kerja dalam hal ini adalah kerja teknis , tidak termasuk kerja intelektual atau bahkan jauh dari kerja filosopis .Pada hal, dalam masyarakat modern banyak muncul fenomena patologi sosial sehingga dibutuhkan kerja filosofis untuk mengatasinya.

Keempat : Prinsip Teknologisasi yang menjelma dalam kebijakan pendidikan, yaitu suatu upaya penyelenggaraan pendidikan dengan harus menggunakan teknologi modern atau bahkan hi-tech. Pendidikan harus selalu mengikuti kemajuan teknologi agar lulusannya nanti tidak gagap teknologi . Namun ironisnya lembaga pendidikan tidak berdaya mengendalikan, mengontrol, dan mengkritisi penerapan teknologi dalam masyarakat itu sendiri. Kebijaksanaan teknologisasi dibidang pendidikan hanya menghasilkan system pendidikan yang menjadi budak teknologi. Karena civitas academika cendrung menjadi Cheerful roborts yang pintar menjalankan instruksi teknis bukannya berpikir kritis dan reflektif, maka pendidikan kita mengalami dehumanisasi. Pendidikan hanya menghasilkan robot-robot hidup yang pintar , yang kaku terhadap realitas sosial masyarakatnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s